TERHITUNG 1 April 2012, mobil pelat hitam, buatan 2005 keatas tidak lagi boleh menggunakan bensin berbanderol Rp4.500 itu.

Kebijakan pemerintah kali ini nampaknya serius akan terealisasi, setelah lima tahun lalu digembor-gemborkan, tanpa hasil.

"Semua tertuang dalam dalam UU APBN 2012 sudah diamanatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan. Salah satu yang dipilih adalah melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk pelat hitam," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Namun, dibalik keinginan pemerintah memberlakukan kebijakan itu dengan dalih penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinilai hanya akal-akalan pemerintah saja.

Tulus Abadi, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pembatasan BBM merupakan wujud dari kepanikan pemerintah. Inginnya tetap mempertahankan subsidi, disisi lain pemerintah tidak berani menaikan harga BBM.

Lalu, apa bedanya pembatasan BBM bersubsidi dengan menaikan bensin jenis premium. Malahan, ini lebih dahsyat, lebih mencekik masyarakat.

“Karena harga pertamax saja rata-rata Rp8000-9000, sama saja kenaikan BBM 100 persen. Ini sama saja mengelabui masyarakat,” ujar Tulus Abadi kepada okezone.

Ini bukan solusi, melainkan strategi pemerintah bahkan akal-akalan saja. Atau lebih tepat disebut menajemen panik yang dibuat pemerintah. “Maunya mencari solusi, yang ada justru menciptakan masalah, bukan mengatasi,”

Justru dengan membatasi BBM akan menyulitkan semua pihak, baik Pertamina, Masyarakat dan juga pemerintah sendiri. “YLKI menyarankan, ubah wacana itu dan cari cara-cara yang lebih rasional serta efektif,” tuturnya.

Penilaian berbeda dikatakan pengamat kebijakan publik, Andrinov Chaniago, bahwa dengan pemerintah membatasi BBM bersubsidi sangat tepat. Karena di lapangan, penggunanya adalah mereka yang rata-rata masuk golongan mampu, menengah ke atas.

Akan lebih tepat, bila konsumsi BBM bersubsidi tidak hanya diperuntukan untuk mobil pelat kuning saja, bisa juga diterapkan kepada pengendara motor yang memang rata-rata penggunanya adalah kelas ekonomi menengah ke bawah.

Apalagi, ini ada landasan hukumnya, tentang BBM subsidi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 3.

“Yang terpenting, tujuan pemerintah meningkatkan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kepentingan masyarakat terlindungi, sehingga tidak akan ada masalah,” kata Andrinov saat dikonfirmasi okezone.

Memang, pembatasan BBM bersubsidi ini pemerintah bisa menghemat subsidi BBM mencapai Rp28 triliun. Dan itu, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Meski disisi lain, berdampak kurang baik bagi para pedagang karena harga bahan baku yang relatif akan melonjak, bisa terjadi inflasi, dan lainnya.

Selain itu, sambung Andrinov, pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini, pastinya sudah mempertimbankan dampak baik buruknya. Nah, sebagai masyarakat, kita harus mengerti dengan kebijakan itu.

“Setelah berjalan, pengawasan atas kinerja pemerintah saat menjalani keputusan itu akan kita lakukan, sehingga rakyat tidak dirugikan,” jelasnya.

Pemerintah juga harus tegas menjaga ketat distribusi BBM bersubsidi ini, dengan harapan biaya pemakaian BBM bersubsidi ini tidak membengkak, akibat melebihi kuota. Dengan begitu, APBN tidak perlu mengeluarkan tambahan dana ekstra.

Kekhawatiran dirasakan sejumlah produsen otomotif di Indonesia atas pembatasan BBM bersubsidi ini. Pasar otomotif akan tergerus lantaran daya beli masyarakat melemah.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa mempengaruhi tingkat produksi mobil. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap mobil baru akan menurun. Otomatis di dalam pedagangan di Bidang otomotif terutama mobil akan menurun.

Sebaliknya, Direktur eksekutif refor-miner institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pembatasan BBM bersubsidi, justru tidak akan mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor, khususnya roda dua akan cepat mengalami peningkatan.

“Saya yakin pertumbuhan motor akan semakin meningkat dengan sendirinya. Motor akan jadi transportasi pilihan masyarakat,” ujar Pri Agung Rakhmanto.